GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH DI TENGAH KEMELARATAN RAKYAT

Oleh Said Tuhuleley 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim,
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Maka kecelakaan bagi orang-orang yang shalat,
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
orang-orang yang berbuat riya
dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
 

IFTITAH
Perang Khandak menyisakan kisah yang menarik, bukan semata-mata karena perangnya
itu sendiri, tetapi terlebih pada suasana menjelang perang. Dalam sejarah perjuangan Rasulullah,
Muhammad, s.a.w., diceriterakan tentang musyawarah yang dilakukan Rasulullah bersama para
pemuka ummat untuk merundingkan taktik apa yang akan digunakan menghadapi tentara sekutu,
kafir Quraisy plus Yahudi yang bermukim di sekitar Makkah maupun Madinah.
Syahdan mucullah dua usulan penting ketika itu. Salman Al Farisy mengusulkan
penggalian parit seputar Madinah –dan karena itu perang tersebut dinamakan Perang Khandak
atau Perang Parit--; maksudnya agar laju tentara musuh dapat tertahan. Sementara itu, Nu’aim bin
Mas’ud mengusulkan penggunaan apa yang di dalam perang modern disebut psywar, atau perang
urat syaraf.
Satu pertanyaan segera timbul di sekitar itu, “mengapa Rasulullah yang jarak doanya
begitu dekat dengan Allah tetap memerlukan perundingan tentang strategi dan taktik guna
menghadapi tentara musuh?” Padahal kenyataan menunjukkan bahwa sebagian umat justru
merasa tidak terlalu penting merumuskan strategi dan taktik atau segala macam bentuk
perencanaan, sebab toh, menurut mereka, “kita kan sedang menegakkan agama Allah, pasti Allah
akan menolong kita”.
Rupa-rupanya hubungan yang signifikan antara perencanaan dan keberhasilan usaha
adalah sunatullah, karena itu Rasulullah, Muhammad, s.a.w., memilih alur tersebut. Sebab
dakwah bukanlah sesuatu yang terjadi di ruang hampa, yang kosong dari manusia dan
permasalahannya.
Makalah sederhana ini berangkat dari asumsi yang dibangun menyusul kisah di balik
Perang Khandak tersebut, terutama dengan mempertimbangkan bahwa dakwah itu berada di
tengah-tengah manusia dan permasalahannya. Makalah ini diawali dengan penjelasan singkat
tentang kerangka konseptual dakwah dalam pandangan penulis yang awam, sebagai basis teoritis
bagi perumusan model gerakan dakwah di tengah kemelaratan rakyat banyak. Pada bagian ini
coba pula dijelaskan secara singkat bagaimana pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan,
meletakkan gerakan dakwahnya persis di tengajh-tengah persoalan manusia dan kemanusiaan di
awal Abad XX. Bagian berikutnya diarahkan untuk membicarakan realitas kekinian masyarakat
Indonesia saat ini di tengah himpitan globalisasi ekonomi. Uraian selanjutnya masuk pada pokok
soal, yaitu bagaimana model gerakan dakwah yang antisipatif terhadap realitas masyarakat
sekaligus membantu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, khususnya dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat.
Sekali lagi, karena keawaman penulis makalah ini jauh dari memadai sebagai sebuah
tawaran model gerakan dakwah yang antisipatif dan solutif.

MISI KERAHMATAN
Menyampaikan kebenaran Ilahi kepada setiap manusia adalah suatu tugas 'kerisalahan'
tiap mu'min sepanjang hayatnya. Tugas ini tiada lain adalah implementasi dari keterkaitan tiap
individu muslim dengan "khaira ummah", yakni dalam bentuk "ta'muruna bil ma'ruf wa
tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah" (Q. S.3: 110). Keterkaitan individu dengan khaira
ummah yang bermakna kolektif memberikan isyarat tentang suatu perspektif gerak dalam
menyampaikan kebenaran Ilahi kepada tiap manusia. Perspektif dimaksud meliputi dua hal
penting, yakni: a) gerak individual, dan b) gerak kolektif.
Perspektif ini memperlihatkan bahwa suatu sistem gerak dakwah yang proporsional
terletak secara utuh pada dua dataran gerak sebagaimana disebutkan di atas. Pada dataran
individual, Allah memberikan kepada si mu'min kekuatan "iman", "akal", "ilmu", serta
"keterampilan" yang diperolehnya sebagai hasil belajar; sementara pada dataran kolektif,
kekuatan muncul ketika ada usaha optimalisasi kegiatan yang tidak saja melimputi aktivitas
'penyiaran', tetapi meliputi juga 'penelitian', 'perencanaan', 'pengorganisasian', 'pengkajian',
'pengembangan', dan ’pemecahan masalah’.
Dakwah dalam perspektif di atas dipandang sebagai aktualisasi iman (teologis) yang
dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman di bidang kemasyarakatan yang
dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak
dari manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural guna mengusahakan
terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu
(Amrullah Ahmad, 1982).
Seperti demikian, maka dakwah sesungguhnya merupakan paduan dinamis antara "proses
normatif" dan "proses teknis". Paduan ini menghadirkan suatu pandangan yang utuh tentang
dakwah; proses normatif mencuatkan sinyal tentang adanya daerah nilai tertentu yang di atasnya
proses teknis itu berlangsung, sekaligus memberikan juga batasan-batasan 'absolut' tentang nilai
kebenaran yang diharapkan membimbing "insan dakwah"; sementara proses teknis
mengisyaratkan adanya suatu perubahan dari suatu situasi ke situasi lainnya yang lebih baik,
sebagai akibat dari tindakan berencana yang mengggerakkan semua fungsi masukan secara
fungsional di dalam dinamika konversi.
Rentangan pemahaman dari kedua proses serta pengertian dasar yang diungkapkan di
atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa dakwah, di samping digerakkan oleh nilai Ilahiyah
(iman) yang pasti, juga berhubungan dengan kenyataan objektif maupun kondisi subjektif
manusia. Sebagai proses teknis, dakwah bertumpu pada pemahaman kaitan manusia dengan
lingkungannya, sekaligus pemahaman terhadap manusia dan lingkungannya itu sendiri.
Kaitannya dengan proses normatif amatlah jelas, yakni bahwa isyarat Ilahiyah tentang manusia
dan lingkungannya menjadi petunjuk prinsipal dalam rangka memahami manusia dan
lingkungannya sebagai suatu proses teknis. Oleh karenanya, gerakan dakwah secara umum
semestinya dimulai dengan pemahaman nilai Islam itu sendiri, sekaligus pemahaman terhadap
manusia serta lingkungannya yang merupakan "wilayah dakwah". Termasuk dalam hal ini adalah
pemahaman terhadap persoalan dasar yang dihadapi manusia, untuk kemudian mengikhtiarkan
solusi alternative guna memecahkan masalah tersebut. Dalam istilah yang lebih spesifik, M.
Natsir di dalam "Fiqhud Dakwah" (M. Natsir, 1983) menyebutnya sebagai "tafaqquh fid-din" dan
"tafaqquh fin-nas".
Memahami manusia dalam konteks ini tentu saja bukanlah sebatas pemahaman untuk
sekadar mengetahui, atau dimensinya hanyalah kognitif semata. Akan tetapi pemahaman manusia
dalam konteks ini adalah dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi dakwah.
Secara menarik, pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, masuk dalam gerakan
dakwah dengan keutuhan pandangan seperti ini. Sebagaimana diketahui, realitas masyarakat
Indonesia di awal Abad XX ketika K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dilihat dari
sisi kehidupan sosial ekonomi, pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan realitas masyarakat
Indonesia di awal Abad XXI saat ini. Kemiskinan menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi
masyarakat di ujung abad tersebut. Sebagian rakyat Indonesia memang hampir miskin, miskin,
dan bahkan sangat miskin. Latar realitas masyarakat, setuju atau tidak, telah memberi pengaruh
yang sangat signifikan terhadap gerak Persyarikatan Muhammadiyah yang baru didirikan itu.
Lihat saja bagaimana kajian berulang yang dilakukan Kyai Dahlan terhadap surat al-
Ma’un. Pada dasarnya kajian berulang ini menjadi pertanda bagaimana keberpihakan kepada
kaum miskin dan terpinggirkan itu menjadi kuat karena memiliki landasan teologis yang jelas.
Apalagi secara praksis Kyai Dahlan pun meletakkan dasar pengembangan yang sangat kuat
sosoknya sebagaimana tercermin pada penamaan bagi salah satu majelis dan amal usaha di
bidang sosial dan kesehatan, yaitu ”Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem” disingkat PKO.
Harap diperhatikan, PKO adalah salah satu dari sedikit majelis yang dibentuk Kyai Dahlan di
awal periode. Majelis Tarjih, misalnya, dalam catatan sejarah Muhammadiyah, datang
belakangan.

REALITAS KEKINIAN KITA
John dalam bukunya yang terkenal, ”Confessions of An Economic Hit Man”, dengan
gamblang melakukan “pengakuan dosa”. Secara menarik Perkins membongkar hasrat melakukan
penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara
(TNCs). Korporasi global memanfaatkan dukungan politik elit di negara-negara kaya dan
lembaga-lembaga kreditor internasional menjadikan utang luar negeri sebagai instrument utama
untuk mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber-sumber penghidupan rakyat. Kini
kekuasaan TNCs telah menaklukkan kekuatan ekonomi negara yang sesungguhnya
diperuntukkan bagi menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Tentu saja kekuasaan TNCs yang besar seperti itu dimungkinkan terjadi karena ada
perselingkuhan dengan elite nasional, kaum ‘komprador’. Perselingkuhan ini berakibat fatal bagi
rakyat banyak. Dapat ditemukan paling sedikit dua akibat langsung yang dialami masyarakat.
Pertama, di dalam pabrik-pabrik besar pemeras keringat, para buruh dengan upah yang
tidak layak dipaksa bekerja ekstra keras. Perkins dalam buku keduanya, “Membongkar Kejahatan
Jaringan Internasional” (Terjemahan Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, 2009) menulis:
“Barangkali tak ada kaitan antara kemiskinan, pelanggaran korporat, dan konsumen AS
yang lebih jelas ketimbang di pabrik-pabrik pemeras keringat di Indonesia (seperti juga
yang terdapat di banyak negara lain). Beberapa korporasi besar berkaliber
internasional, didukung kebijakan Bank Dunia yang mendorong privatisasi dan
keringanan pajak untuk perusahaan-perusahaan asing, mempekerjakan sendiri atau
melimpahkan proyek ke pabrik-pabrik yang mengupah buruh terlalu rendah. Dan
seandainya mereka protes, mereka akan dihajar atau dibunuh. Para buruh itu hidup
penuh penderitaan agar barang bisa dijual dengan harga rendah di toko-toko Negara
Maju”.
Kedua, kegiatan industri, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan transnasional menjadi salah satu
penyebab pemanasan global dan penghancurahan lahan-lahan produktif masyarakat. Belum lagi
akibat langsung yang ditimbulkan karena perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan yang
berkepanjangan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun, longsor, badai. Semuanya
menyengsarakan rakyat yang terus menerus mengalami proses pemiskinan. Dalam bidang
pertanian, misalnya, dapat ditemukan bagaimana petani harus berhadapan dengan jaringan pabrik
pupuk yang merambah sampai ke desa-desa. Padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan
berakibat fatal bagi kondisi tanah pertanian. Belum lagi tercemarnya air tanah karena penggunaan
pestisida yang gila-gilaan.
Sementara itu, pada ketika kesengsaraan buruh dan petani di negara-negara Dunia Ketiga
sangat sulit diatasi, negara-negara industri maju seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa
mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kendatipun belakangan ada krisis keuangan yang
menerpa Amerika. Pertumbuhan ini, ditambah dengan laju industrialisasi yang secara rakus
menyerap kebutuhan energi dalam jumlah yang sangat besar dan fantastis, ditingkahi dengan pola
hidup boros energi masyarakat di Dunia Pertama, menjadi pemicu utama Global Warming saat
ini.
Dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang didesakkan dari atas, dari
pusat ke pinggiran (periferi), mulai memperlihatkan sosoknya sebagai ancaman baru bagi
perkembangan masyarakat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga. Globalisme telah
menyebabkan sulitnya posisi mereka yang lemah, baik secara institusional maupun secara
individual. Secara institusional, terjadi kesenjanagan yang luar biasa antara negara-negara kaya di
belahan Utara dengan negara-negara miskin di belahan Selatan. Globalisasi hutang, misalnya,
menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan negara-negara miskin sulit untuk secara
cepat membangun dirinya. Sementara itu, secara individual, kesenjangan kaya miskin telah
berubah menjadi bencana bagi dunia saat ini. Privatisasi yang dipaksakan dengan dalih ”pasar
bebas”, telah mendorong negara-negara miskin meminimalkan peran negara dalam penyediaan
fasilitas pendidikan, pangan, papan, air bersih, lingkungan yang sehat, dan pelayanan publik yang
membutuhkan dana besar. Akibatnya tentu mudah ditebak, semakin melebarnya kesenjangan
kaya-miskin. Untuk kasus Indonesia, kesenjangan pendidikan, misalnya, telah muncul sebagai
salah satu masalah sosial yang paling krusial saat ini, akan tetapi oleh sementara kalangan elit,
baik politik, birokrasi, maupun ilmuan, justru disepelekan. Upaya ’privatisasi’ perguruan tinggi
negeri secara bertahap dalam bentuk BHMN dan disusul BHP untuk semua lembaga pendidikan,
misalnya, akan sangat memukul kalangan tak berpunya yang selama ini mengandalkan kelanjutan
pendidikan mereka pada perguruan tinggi negeri yang bermutu, tetapi dengan pungutan yang
relatif murah.
Dalam konteks ini menjadi menarik mengikuti perubahan kebijaksanaan pendidikan
dalam hal perlakuan terhadap rakyat miskin. Untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah,
pemerintah memberlakukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksudkan untuk
meminimalisasi beban siswa dalam hal pembayaran pungutan. Tindakan ini tentu sangat radikal
jika dibandingkan dengan upaya ’privatisasi’ perguruan tinggi sebagaimana disinggung di atas,
serta kecenderungan sebagaian lembaga pendidikan menggunakan jalan pintas dengan menaikkan
pungutan pendidikan. Padahal penggunaan jalan pintas dengan menaikkan pungutan pendidikan
adalah tindakan anti-kemanusiaan paling parah dalam sejarah pendidikan di tanah air belakangan
ini. Sebab tindakan itu jelas-jelas tercerabut dari akar kemasyarakatannya, dan sama sekali
menunjukkan bahwa para penentu kebijaksanaan pendidikan sekolah pura-pura tidak tahu
terhadap realitas kehidupan rakyat banyak. Ironisnya, ketika pemerintah tengah menyadari betapa
pentingnya mempertimbangkan faktor kesenjangan pendidikan, justru sebagian pemikir dan
praktisi pendidikan malah tambah menjadi-jadi bergerak dalam alur “ideologi sekolah mahal”
[1]. Bahkan sebagian birokrat pun tanpa malu-malu menjadi juru bicara ”ideologi sekolah mahal
tersebut [2].
Menjadi menarik untuk dilihat adalah apa yang dipertontonkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional selama kurang lebih tiga bulan berturut di media elektronik kita. Hampir
tiada hari tanpa ”iklan sekolah gratis” di televisi. Padahal kalau dikalkulasi, berapa anak sudah
dapat tertolong dengan biaya iklan televisi yang sedemikian bertubi-tubi?. Belum lagi kenyataan
saat ini tidak sesuai dengan slogan yang diiklankan secara bertubi-tubi itu. Sekolah negeri tetap
memungut biaya dari orang tua dengan berbagai alasan. Penulis terenyuh mendengar komentar
seorang tetangga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Putera ibu itu kebetulan baru
masuk di salah satu SMP Negeri. Beberapa hari lalu sang ibu mengikuti rapat sekolah dengan
orang tua murid. Pulangnya sanga ibu berkomentar, ”Katanya sekolah gratis, tetapi hari ini kok
dipungut uang muka di atas satu juta rupiah”. Ketika itu penulis beri komentar balik, ”kan sudah
selesai pemilihan presiden”.
Tetapi kemiskinan tidak hanya dapat dilihat jejaknya dalam dunia pendidikan kita. Sebab
kemiskinan melanda semua sektor kehidupan masyarakat kecil: buruh, tani, nelayan, usaha kecil
dan mikro, dan lain-lain.
Anehnya di kalangan elite justru terjadi perdebatan tentang kriteria dan jumlah orang
miskin. Lebih aneh lagi, kemiskinan justru dimanfaatkan sebagai isu utama untuk menyerang
lawan politik.
Di sektor pertanian, penyempitan lahan tidak diimbangi dengan intensifikasi yang dapat
menaikkan kuantitas dan kualitas produksi. Usaha-usaha ke arah pertanian terintegrasi pun belum
cukup memadai. Petani seolah-olah dibiarkan sendirian mengatasi persoalannya. Padahal
persoalan petani sebagian besar diakibatkan regulasi di bidang pertanian yang belum memadai.
Belum lagi kenyataan bahwa menjelang panen raya, pemerintah selalu mengimpor beras.
Di sektor perikanan tangkap, perolehan tangkapan ikan cenderung menurun. Untuk
wilayah tangkapan luas seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, penurunan ini terutama
disebabkan beroperasinya kapal trawl, yang sebagian besar milik orang asing, yang merebut
lahan para nelayan lokal. Di sektor ini pun terasa ada yang aneh, sebab kapal trawl sepertinya
dilindungi pemerintah. Sementara itu, kebijaksanaan pemerintah yang menaikkan harga BBM,
khususnya solar dan mintak tanah, jelas sangat memukul para nelayan tangkap.
Di sektor usaha kecil dan mikro, hak rakyat sering dirampas dengan kekerasan. Hal ini
dialami secara langsung oleh pedagang pasar dalam kasus renovasi pasar, penarik becak yang
sering digaruk petugas, pedagang kaki lima yang sering dirazia secara kasar, serta pelaku
ekonomi rakyat lainnya.
Di Indonesia, "ekonomi pasar" yang berjalan ternyata tidak efisien dan tidak adil. Hal ini
karena regulasi dan institusi yang mengatur regulasi justru mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
akibat adanya berbagai praktik pungutan.
Ekonomi Indonesia didominasi oleh konglomerasi dan usaha besar ketimbang usaha skala
kecil apalagi mikro. Kesempatan ekonomi dan aset produksi dikuasai oleh kroni sang penguasa
dan elit politik ketimbang rakyat
Berbagai contoh tadi menunjukkan bahwa kemiskinan itu lebih banyak bersumber dari
kondisi eksternal daripada masalah internal si miskin. Kemiskinan saat ini diakibatkan oleh
hubungan yang timpang dalam tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam relasi yang
timpang itu, kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses tidak memperoleh penghormatan
atau perlindungan atas hak-hak dasarnya. Akibatnya mereka semakin terjebak dalam proses
pemiskinan.
Lagi-lagi yang menjadi korban dari cara berpikir ”pasar bebas” seperti ini adalah
masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang secara individual maupun istitusional berada dalam
posisi tidak berdaya karena lemahnya daya saing dan posisi tawar mereka. Masyarakat dipaksa
harus menerima begitu saja berbagai kebijaksanaan yang anti-kemanusiaan, sementara institusi
politik yang secara teoritis harusnya bertugas menyuarakan kehendak mereka justru tengah
berbuat sebaliknya. Alih-alih menyatakan kehendak rakyat serta memperjuangkan aspirasinya,
para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat banyak justru tenggelam dalam upaya untuk
memperkaya diri sendiri.
Sampai di sini kita sebenarnya dapat melihat secara jelas dampak dari globalisasi,
langsung atau tidak langsung, terhadap kehidupan rakyat banyak. Paling tidak dapat diidentifikasi
empat kondisi yang memperlihatkan ketidakberdayaan masyarakat saat ini.
Pertama, lemahnya daya saing; rendahnya tingkat pendidikan [3], lemahnya ketrampilan,
terbatasnya permodalan, timpangnya struktur sosial-ekonomi, dan sebagainya, memperlemah
daya saing masyarakat, khususnya kaum miskin.
Kedua, lemahnya posisi tawar; kemampuan rakyat untuk menentukan nasib serta
kepentingan sendiri, termasuk yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sangat
lemah. Rakyat seakan-akan harus ikut saja apa yang ditentukan dari atas. Kasus-kasus
penyerobotan tanah rakyat untuk pembangunan industri, misalnya, adalah contoh tentang
lemahnya posisi tawar masyarakat.
Ketiga, lemah atau bahkan tidak adanya kelembagaan masyarakat yang dapat secara
langsung mengartikulasi kehendak mereka; secara teoritis parlemen dan partai politik memang
dibentuk untuk itu, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kedua institusi penting itu jauh
dari harapan [4]. Sementara kelembagaan masyarakat yang ada masih sangat lemah untuk
keperluan itu. Hal ini membawa akibat bagi lemahnya aksesibilitas rakyat terhadap proses
pengambilan keputusan dan terhadap berbagai bentuk regulasi yang menyangkut harkat hidup
rakyat banyak.
Keempat, lemahnya jaringan antar-kelembagaan masyarakat; ketiadaan jaringan yang
efektif semakin memperlemah kelembagaan masyarakat yang pada dasarnya juga lemah.
Akibatnya ialah daya desak dari kelembagaan masyarakat menjadi sangat kurang [5].

KATA KUNCI PEMECAHAN MASALAH: PEMBERDAYAAN
Mengapa ini semua kita percakapkan dalam kaitannya dengan gerakan dakwah?
Sebabnya tidak lain adalah karena ini memang realitas yang dihadapi masyarakat kita. Jika
dakwah hanya kita reduksi menjadi sekadar ”tabligh”, apalagi domainnya pun kita sempitkan
menjadi hanya sekadar ”kognitif”, maka pembicaraan kita cukupkan sampai di sini saja. Dengan
demikian realitas kekinian hanya kita pandang sebagai tontonan. Tapi akibat jauhnya ialah
gerakan dakwah akan juga dipandang sebagai sekadar hiburan atau klangenan, bukan suatu upaya
besar untuk melakukan perubahan masyarakat menuju kemajuan.
Dalam konteks pembicaraan ini dakwah ditempatkan secara penuh di tengah-tengah
manusia dan permasalahannya. Oleh karena itu, pemecahan masalah-masalah manusia dan
kemanusiaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan dakwah. Secara
operasional tentu saja diperlukan pembagian tugas dalam mengatasi permasalahan besar yang
dihadapi masyarakat saat ini. Akan tetapi, keseluruhan gerak yang terdistribusi ke dalam institusi
spesifik tersebut haruslah terumuskan dalam satu kesatuan strategi dakwah. Dapat saja institusi
itu berupa Majelis Tabligh, Majelis Ekonomi, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan
sebagainya, akan tetapi semua gerak dari institusi-institusi tersebut adalah dakwah.
Dari dataran berpikir inilah kita masuk pada pembicaraan tentang kata kunci pemecahan
masalah, yaitu pemberdayaan masyarakat. Perlu disadari, pendekatan baru terhadap persoalan
kemiskinan menuntut adanya fokus yang jelas pada masalah kemiskinan struktural. Penanggu-
langan kemiskinan struktural berarti menangani faktor-faktor sistemis dalam masyarakat yang
secara konsisten mengakibatkan marjinalisasi kelompok-kelompok tertentu dari akses terhadap
sumber daya dan manfaatnya. Artinya, agenda penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya
adalah agenda pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, yaitu proses
konsolidasi kekuatan masyarakat dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin. Hal ini
dilakukan melalui proses menemukan penyelesaian-penyelesaian masalah yang mungkin
dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai dan membangun sebuah institusi yang secara
demokratis diawasi oleh seluruh konstituen. Pada gilirannya institusi ini diharapkan akan mampu
mengembangkan kapasitas masyarakat untuk menangani masalahnya dan bisa menampung
semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Tujuan pengorganisasian masyarakat adalah
mewujudkan suatu perubahan sosial yang transformatif dengan berangkat dari apa yang dimiliki
oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam bidang pertanian, misalnya, arah utamanya bukanlah
ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan, di mana petani dapat memenuhi sendiri kebutuhan
pangannya, menentukan sendiri apa yang tepat untuk dilakukan, tentu saja dengan dampingan
dari kekuatan sosial maupun pemerintah yang peduli.. Sebab kalau arahnya hanya ketahanan
pangan, pemerintah cukup melakukan impor untuk memenuhi stok pangan nasional, urusan
selesai.
Kembali ke apa yang disampaikan di bagian sebelumnya, keempat realitas yang
menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat sebagaimana secara sederhana diuraikan di atas,
terjadi pada level individual maupun institusional. Sehingga upaya pemberdayaan pun pada
dasarnya perlu dilakukan pada dua level tersebut.
Pada level individual, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing
dan posisi tawar masyarakat, khususnya kaum miskin kota maupun desa. Perbaikan pendidikan,
kesehatan, pendapatan, dan berbagai sarana dan prasarana kehidupan menjadi penting untuk terus
diikhtiarkan. Dalam konteks ini, penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai
warga negara menjadi sangat penting. Rakyat harus paham hak dan kewajibannya, sehingga
mereka tidak mudah dipermainkan. Selain itu, pengembangan pendidikan alternatif menjadi
penting untuk penguatan individu, seperti kelompok belajar, sekolah ’rakitan’, rumah singgah,
dan sebagainya.
Pada level institusional, pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi
penting untuk disegerakan. Penguatan kelembagaan masyarakat memberi peluang besar bagi
penguatan posisi tawar masyarakat, sehingga rakyat miskin dapat mempunyai akses langsung
pada proses pengambilan keputusan dan berbagai bentuk regulasi yang menyangkut harkat hidup
mereka. Secara teknis-operasional, langkah penguatan kelembagaan masyarakat dapat berupa
pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, baik dalam unit-unit kecil, maupun dalam unit
besar; advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan berpihak pada rakyat banyak;
mengupayakan berbagai forum bersama untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk
menyusunan rencana strategis guna menolong diri sendiri. Selain itu, membangun jaringan antarkelompok
menjadi sangat penting, sehingga daya desak rakyat menjadi semakin kuat. Dialog
intensif antar-kelompok pun menjadi penting untuk terus diupayakan, sehingga memungkin
adanya sharing ide atau gagasan secara kontinyu. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan
soliditas antar-kelompok.

BAGAIMANA MUHAMMADIYAH?
Muhammadiyah memiliki gagasan spesifik untuk keperluan pemberdayaan ini. Landasan
normatif bagi pengembangan paradigma geraknya adalah Al-Ma’un, yang memberi isyarat kuat
bagi keberpihakan kepada kaum miskin dan termarjinalkan. Basis gerakan secara institusional
adalah Dakwah Jama’ah dan Ranting Muhammadiyah, serta substansi gerakannya adalah
Penolong Kesengsaraan Oemoem.
Kendatipun implementasinya di lapangan tidak semulus yang dibayangkan, gagasan
spesifik ini masih terus dipertahankan, bahkan senantiasa menjadi salah satu isu utama di setiap
Muktamar Muhammadiyah.
Khusus pasca Muktamar Muhammadiyah ke 45, dalam rangka revitalisasi organisasi
jelang satu abad Muhammadiyah, dibentuk majelis khusus untuk perkara pemberdayaan
masyarakat ini, dengan nama Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Gagasan spesifik ini kemudian
coba dikembangkan, dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan ”ekologi perkembangan
manusia dan lingkungannya”, yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh
seluruh level relasi antar-individu dan lingkungannya”. Skema berikut menjelaskan pendekatan
tersebut.
Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat seyogyanya menyentuh tiga level
sekaligus, yaitu individual, kultural, dan struktural.
Berdasarkan pendekatan itu MPM menetapkan empat bidang garap utama yang mendapat
prioritas. Berikut dijelaskan secara singkat empat bidang garap tersebut
1. Penyadaran Masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya Sebagai Warga Negara.
Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada dua hal, yang menjadi prioritas utama,
sebagai berikut :
1) Pendidikan Politik bagi Masyarakat dengan prioritas pada Pendidikan Pemilih dalam
Pemilu Legislatif maupun Eksekutif.
2) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu, agar timbul
kesadaran tentang pentingnya Pemilu yang bersih, jujur, dan terbuka.


2. Pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat (yang
miskin dan termarjinalisasi).
Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada empat hal, yang menjadi prioritas utama,
sebagai berikut.
a. Peningkatan pendapatan Petani, Nelayan, dan Peternak, dalam satu kesatuan program
yang disebut “Pertanian Terpadu” (integrated farming). Program dikembangkan melalui
empat tahapan uatama, yaitu:
1) Perbaikan budidaya dan pengorganisasian petani, nelayan, peternak dengan
pendekatan Dakwah Jama’ah.
2) Pengembangan model Pertanian Terpadu.
3) Fasilitasi pemasaran produk.
4) Penganekaragaman produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.
b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin kota, dengan mengembangkan program
percontohan.
c. Pendidikan kecakapan hidup (life skill).
d. Pendidikan keaksaraan fungsional untuk masyarakat miskin perkotaan maupun pedesaan
Secara lebih rinci pengembangan program peningkatan pendapatan petani, nelayan, peternak,
ditunjukkan dalam skema di halaman berikut.
Skema Pengembangan Program Pemberdayaan Petani, Nelayan, Peternak
3. Advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak
akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitaskomunitas
yang termarjinalisasi.
Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada dua hal, yang menjadi prioritas utama,
sebagai berikut.
a. Memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat miskin langsung kepada penentu
kebijaksanaan/pengambil keputusan, dengan menggunakan pendekatan ”islah”.
Prinsipnya: rakyat miskin tidak dikorbankan.
b. Mengangkat isu-isu besar yang berhubungan dengan nasib rakyat banyak sehingga
menjadi perbincangan khalayak.
4. Pengembangan pusat penanggulangan krisis (recovery center) di tingkat regional dan
wilayah yang berfungsi sebagai respon cepat dan antisipasi terhadap problem-problem
psikososial di masyarakat
Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada dua hal, yang menjadi prioritas utama,
sebagai berikut.
a. Secara organisatoris dalam lingkup persyarikatan Muhammadiyah, leading sector dari
program ini adalah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. MPM mensupport
kegiatan ini dengan masuk menjadi bagian dari lembaga yang dibentuk.
b. Secara mandiri MPM mengembangkan program pemberdayaan dalam berbagai aktivitas
untuk masyarakat korban bencana, setelah tindakan darurat dilakukan oleh lembaga yang
dibentuk PP Muhammadiyah.
Keempat jenis program ini menandai dinamika baru Persyarikatan Muhammadiyah
memasuki usia satu abad, yaitu mulai masuknya Muhammadiyah langsung ke akar rumput untuk
bersama masyarakat berupaya menolong diri mereka sendiri. Kalau selama ini Muhammadiyah
terkesan sebagai gerakan elite kota maupun desa, maka dinamika menjelang usia satu abad
memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memilih juga ’jalan sunyi’, masuk langsung ke desa
untuk bersama masyarakat ’melumuri tangan dengan lumpur’, atau bermandi keringat di ganggang
sempit untuk bersama masyarakat miskin berbuat sesuatu bagi upaya menolong diri sendiri..
Beragam tanggapan memang muncul dari kalangan persyarikatan sendiri. Ada yang
memberi komentar, ”Muhammadiyah kok ngurusi petani”. Ini perkara jalan berpikir. Sudah lama
di kalangan Muhammadiyah berkembang cara berpikir bahwa Muhammadiyah itu ya sekolah, ya
rumah sakit, ya panti asuhan. Karena itu, dinamika menjelang satu abad usia Muhammadiyah ini
memerlukan suatu upaya serius juga untuk mengembangkan jalan berpikir sedemikian sehingga
persoalan dasar rakyat juga menjadi bagian yang dipikirkan Muhammadiyah.
 

KHATIMAH
Persoalan penting di seputar pemberdayaan masyarakat adalah empati dan keberpihakan.
Timbul pertanyaan, ”Masihkah tersisa barang sedikit empati kita kepada nasib rakyat banyak
untuk kemudian berpihak pada mereka, ataukah tidak?” Sederhana saja. Sedangkan para
pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa saja masih berempati kepada nasib
rakyat mereka --yang tentu jauh lebih makmur dari kita—. Mereka masih mempertimbangkan
kondisi rakyatnya ketika menolak ide liberalisasi pendidikan dalam Sidang WTO, apatah lagi
kita, yang sebagian rakyatnya hidup sengsara.
Tapi soalnya memang itu: ”Masihkah tersisa barang sedikit empati dan keberpihakan kita
pada nasib rakyat banyak?” Cuma itu! 

 

_________________________
*) Disampaikan pada Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, Kampus Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, 19 Desember 2009.
**) Penulis adalah Ketua Majerlis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Ketua Dewan
Direktur Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta; Pemimpin Redaksi Jurnal Media Inovasi;
Staf Pengajar FAI UMY.

_______________________
[1] Penulis tidak menemukan istilah yang tepat untuk menunjukkan dipegangnya prinsip bahwa sekolah bermutu itu
mahal untuk membenarkan tindakan menaikkan pungutan pendidikan tanpa memperhatikan nasib rakyat miskin.
Karena itu penulis menggunakan istilah “ideologi sekolah mahal”. Alastair C. MacIntyre dalam pandangannya
tentang ideologi, misalnya, menyebut ideologi tidak hanya dipercayai oleh anggota-anggota kelompok sosial
tertentu, melainkan diyakini sedemikian rupa sehingga ia setidak-tidaknya merumuskan sebagian keberadaan
(eksistensi) sosial mereka........ . (dalam O’neil, William F, halaman 32).
[2] Salah seorang petinggi pendidikan, misalnya, menjadi salah seorang pejabat yang paling nyaring meneriakkan
ketidaksetujuannya terhadap ide sekolah gratis, padahal arah umum kebijaksanaan pemerintah justru tengah
menuju ke realisasi ide yang humanis itu.

________________________
[3] Secara resiprokal tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat sosial ekonomi. Trend ’privatisasi’ pendidikan
saat ini menutup peluang bagi si miskin untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi keadaan
sebaliknya pun terjadi. Karena rendahnya tingkat pendidikan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
juga sempit.

________________________
[4] Sebagian partai politik yang telah mengobral janji untuk menyuarakan aspirasi masyarakat cenderung berubah
menjadi ’calo’ politik. Bahkan lebih dari itu, sebagian partai politik berubah menjadi ’biro perjalanan’, yang
dengan bayaran tertentu dapat dipakai sebagai kendaraan politik oleh calon gubernur, bupati, atau walikota.
[5] Kita dikejutkan dengan jaringan antarindividual yang dibangun karena solidaritas masyarakat melihat
ketidakadilan yang terjadi di depan mata. Dua peristiwa penting belakangan ini memperlihatkan hal itu, yaitu
fenomena ”parlemen online” yang mampu menjaring lebih dari satu juga facebookers pendukung Bibit-Chandra
dalam waktu yang relatif singkat, dan ratusan juta rupiah koin yang diserahkan berbagai lapiran masyarakat
yang simpati terhadap Prita Mulyasari dalam waktu yang juga relatif singkat. Hal ini memberi harapan bahwa
kita masih memiliki solidaritas sosial yang kuat, dan karena itu masih sangat terbuka peluang untuk membangun
jaringan antar-kelembagaan masyarakat.

 

DAFTAR BACAAN
Amrullah Ahmad (ed). 1982. Dakwah dan Perubahan Sosial, Suatu Kerangka Pendekatan dan
Permasalahan. Yogyakarta: PLP2M.
----------------- 2009. Format Strategi Dakwah yang Antisipatif terhadap Tekanan
Neoliberalisme. Makalah dalam Pengajian I’tikaf Ramadhan Ke XXVII, Laboratorium
Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta.
John Perkins (terjemahan Wawan Eko Yulianto & MedA Satrio). 2009. Membongkar
Kejahatan Jaringan Internasional. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House.
M. Natsir. 1983. Fighud Da’wah. Jakarta: Media Da’wah.
Said Tuhuleley. 2009. Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat, Memposisikan
Muhammadiyah di Tengah Kemelaratan Rakyat. Makalah dalam Pengajian Ramadhan
PP Muhammadiyah Jakarta.
T. Jacob. 2002. Menghadapi Tantangan Budaya Globalistis Seraya Membina Masyarakat Beradab.
Orasi Budaya pada Seminar Menata Kapasitas Masyarakat Madani Laboratorium Dakwah
Yayasan Shalahuddin Yogyakarta.
William F O’neil. 2001, Ideologi-ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.